Metro-Invetigasi.Id – Media Syber Dan Farmasi Kesehatan | Medan
Terkuaknya beberapa kejadian yang melibatkan perseteruan antara pedagang kecil dengan premanisme, Ukurta Toni Sitepu.SH – Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anang Dan Perempuan (YLBH – PAPI) Angkat bicara. Minggu 31/10/2021
Menurut pengamatannya ada sedikitnya tak kurang dari lima kejadian yang menguras perhatian masyarakat di Sumatra Utara (dalam dua bulan terakhir).
Yang mana hal ini berkaitan dengan oknum aparat penegak hukum. Jadi menurut YLBH-PAPI *Ini adalah kartu kuning untuk kepolisian daerah Sumatra Utara.* Ucap Ukurta di selah kegiatan nya.
Setelah kejadian di pajak Gambir – Tembung, kini terjadi lagi kasus yang sama di pajak Peringgan – Petisah. YLBH-PAPI merasa prihatin, “Saya sangat-sangat prihatin dengan kejadian ini, kenapa peristiwa yang sebelumnya tidak menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum lain nya?”,
Lanjut Ukurta Toni Sitepu.
Orang saling melapor itu sah-sah saja, namun setidaknya aparat penegak hukum dapat melihat duduk perkara. Hukum sebab Akibat, terlbih dahulu, sambung Ukurta Tony Sitepu.SH, yang juga Ketua DPC FERARI Langkat.
Siapa yang pertama melakukan tindak kekerasan dan siapa yang kemudian melakukan pembelaan diri/ mempertahankan diri. Saya berharap Pemerintah Kota Medan, melalui Camat yang membawahi wilayah Pasar Peringgan, hendaklah menata kempali pedagang yang berjualan di luar area yang telah di tetapkan.
Mengapa demikian, karena inilah salah satu pemicu terjadinya gesekan sosial, terjadinya pungutan pungatan liar oleh oknum oknum yang tak bertanggung jawab.
Peran Pemerintah Kota Medan tidak dapat di lepas begitu saja dalam pencegahan seperti kasus di atas, tujuannya agar hal serupa tidak terjadi lagi. Gerak cepat Kapoldasu yang langsung memeriksa Kapolseknya adalah tindakan tepat, termasuk Kanit Reskrim (selayakanya).
Begitu juga dengan Kapolrestabes yang melakukan Restorasi Justice di kedua belah pihak, namun apakah ini menimbulkan efek jera di kemudian hari?
Maka di butuhkan kajian lebih mendalam.
Kami mendukung semua langkah Kongkrit & Persuasif, namun tidak mengenyampingkan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Semoga budaya premanisme / budaya kekerasan dapat kita kubur di *Negeri Seribu Ketua* ini. Kerja adalah jawaban untuk menghasilkan uang, bukan meminta (memaksa), apapun alasannya, jelas Ukurta menutup pembicaraan.(Sigit)